Negeri Kim


Hari itu, 23 November 2010, cuaca di Tokyo cerah. Namun, di sebuah titik kurang lebih 1.230 km barat laut Tokyo, 170 rudal dijatuhkan oleh Korea Utara. Lokasinya di perairan Korea Selatan, dekat perbatasan dengan Korea Utara. Delapan puluh dari 170 rudal dijatuhkan di pulau Yeonpyeong yang berpenghuni 1.200 orang. Lebih dari 50 rumah terbakar, dua marinir tewas seketika, dan belasan orang dalam kondisi kritis.

Beberapa spekulasi atas serangan ini bertebaran di media.

Serangan Korut terhadap Korsel dinilai sebagai bentuk protes terhadap kerjasama militer antara Amerika Serikat (AS) dan Korsel. AS dan Korsel sebelumnya memang merencanakan latihan perang bersama di Laut Kuning antara 28 November hingga 1 Desember 2010. Serangan ini juga dinilai sebagai bentuk legitimasi berlanjutnya Dinasti Kim di Korea Utara. Kim Jong Il, pemimpin Korut, berencana mengangkat anak terakhirnya Kim Jong Un sebagai pemimpin masa depan Korea Utara.

Meski penilaian-penilaian itu awalnya adalah spekulasi, namun belakangan Kim Jong Un mengakui bahwa peluncuran rudal ke Korsel itu adalah perintahnya.

Beberapa saat setelah insiden di perbatasan itu, Perdana Menteri Jepang Naoto Kan menghubungi Presiden Korea Selatan Lee Myung-bak, dan menyatakan bahwa Jepang akan membantu Korea Selatan. Setelah mengadakan rapat dengan kabinetnya, Kan memutuskan bahwa:

  • Jepang akan meminta bantuan Cina untuk berunding dengan Korut tentang pelucutan senjata
  • Jepang akan bekerja sama dengan AS dan Korea Selatan untuk memberikan sanksi bagi Korut

Bantuan Cina untuk Pelucutan Senjata Korut

Mengapa Jepang meminta bantuan Cina?

Pertama, Cina dianggap sebagai negara yang dekat secara historis, geografis, politik dan ekonomi dengan Korut. Korut pernah menjadi aliansi kuat Cina (plus Rusia) selama Perang Korea. Kedua, karena Cina dianggap lebih netral dibandingkan AS. Peluncuran roket ke wilayah perbatasan Korsel itu adalah bentuk ketidaksukaan Korut terhadap AS di wilayah Asia Timur. AS juga tidak mau berdialog dengan Korut karena Korut tidak mempunyai niat untuk menghentikan program nuklirnya. Bahkan, kini Korut sedang mengembangkan light water reactor, pengayaan uranium (uranium enrichment) dan uji coba senjata nuklir. Ketiga, peran AS sebagai penengah (atau bahkan pembela Korsel) untuk mendamaikan Korea Utara dan Korea Selatan dinilai kurang berhasil. Kedua negara serumpun yang ideologi politiknya berbeda ini hanya pernah melakukan gencatan senjata pada 27 Juli 1953 tanpa menandatangani perjanjian damai.

Namun demikian, Cina tanpa bantuan pihak lain barangkali tidak cukup kuat dalam meredam Korut. Diperlukan tekanan dari banyak pihak, misalnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), untuk menyelesaikan konflik Korea Utara dan Selatan ini. Karena agresivitas Korut didasarkan pada keinginannya untuk menjadi negara adidaya pada 2012. Ini mirip dengan kondisi Jepang pada awal 1900an, di mana Jepang secara militer adalah negara adidaya.

Jepang memang dekat secara historis dengan Korea karena Jepang pernah menjajah Korea selama 35 tahun, yaitu antara 1910 dan 1945. Setelah Perang Dunia II berakhir, konflik Korea Utara dan Selatan terjadi. Ketika itu Korea Selatan dibantu oleh PBB, sedangkan Republik Rakyat Demokratik Korea didukung oleh Cina dan Uni Soviet. Setelah gencatan senjata tahun 1953 barulah Korea Selatan membuka diri dengan bantuan asing. Jepang memberikan bantuan pendidikan dan teknologi bagi Korea Selatan agar cepat mencapai fase negara industri. Bantuan ini juga membuat warga Korea bermigrasi ke Jepang. Ada 901,284 orang Korea yang hidup di Jepang. Sebagian besar dari mereka adalah generasi ketiga dan keempat yang mengalami naturalisasi.

Sanksi Ekonomi

Serangan Korut terhadap Korsel juga membuat PM Naoto Kan berniat memberikan sanksi ekonomi terhadap Korut. Menteri Keuangan Yoshihiko Noda menyatakan bahwa bentuk embargo ekonomi yang nantinya diterapkan diharapkan tidak mengganggu kondisi ekonomi Jepang yang semakin memburuk. Jika dilihat dari bentuk embargo yang dulu, ada dua bentuk embargo bagi Korut, yaitu pelarangan masuknya kapal niaga Korut ke pelabuhan Jepang, dan penghentian  impor barang-barang dari Korut.

Jepang tidak hanya memberikan sanksi ekonomi saja ke Korut. Ada pula ‘sanksi’ pendidikan yang diberikan kepada  Sekolah Korea pro-Pyongyang (Korut) di Jepang. Sekretaris Kabinet Jepang Yoshito Sengoku yang dikenal tegas menyatakan bahwa bantuan untuk sekolah-sekolah pro-Pyongyang di Jepang akan dihentikan. Di sisi lain, Menteri Pendidikan Yoshiaki Takaki menyadari bahwa sebuah kebijakan pendidikan tidak bisa didasarkan pada masalah diplomatik atau insiden, namun serangan Korut ini tidak terbantahkan membuat Jepang merasa terancam.

Perbedaan ideologi yang didukung persenjataan merupakan sumber konflik yang solusinya memang sulit. Sanksi atau tekanan terhadap Korea Utara mungkin dapat meredam peluncuran roket untuk sementara waktu saja. Namun serangan Korut adalah bahaya laten, tidak hanya untuk Korsel, tetapi juga wilayah Asia Timur, termasuk Jepang.

Mudahnya: hati Kim Jong Il dan Kim Jong Un siapa sih yang tahu …

Sementara itu, saya melihat pesawat tempur dan pesawat angkut militer semakin sering melintas di atas rumah. Ini pertanda Jepang semakin waspada (tentunya di bawah bendera Amerika).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s