Japan Inc.


Akhir-akhir ini warga Jepang di belahan lain dunia dirundung malang.

Di Selandia Baru, gempa 6.3 skala Richter pada 22 Februari 2011 ‘melenyapkan’ 27 siswa Jepang di reruntuhan bangunan CTV King ‘s Education. Di sekolah itu, banyak siswa Jepang belajar bahasa Inggris.

Di Afrika Utara, tepatnya Mesir dan Libya, revolusi politik membuat warga Jepang melarikan diri dari kedua negara itu. Sekitar 200 orang (dari 1.600 penduduk Jepang di Mesir) keluar dari Kahirah dan puluhan warga Jepang keluar dari Libya.

Di Jepang sendiri, ‘Jepang Inc’ (sebutan media Barat untuk Jepang) terancam ‘tutup’ (shut down) pada Juni 2011. Ketika itu semua kantor pemerintah tutup. Harga makanan juga diperkirakan naik. Tutupnya Japan, Inc. ini terjadi jika anggaran 44 triliun yen dari 92.4 triliun yen yang diusulkan Perdana Menteri Naoto Kan yang seharusnya diluncurkan Maret ini tidak disetujui oleh dewan tinggi parlemen.

Berbeda dari negara-negara lain yang memulai tahun fiskalnya pada Desember, lembaran Jepang dimulai pada April. Oleh karena itu, pada Maret ini pemerintah Jepang harus mengusulkan anggaran yang akan dipakai antara April 2011 dan Maret 2012.

Dari 92.4 triliun yen usulan PM Kan, sebagian akan digunakan untuk perawatan sosial (31.1 persen), biaya utang (23.3 persen), keringanan pajak perusahaan (18.2 persen), pendidikan (6 persen), pembangunan fasilitas publik (5.4 persen) dan pertahanan ( 5.2 persen). Sisa 22.5 triliun yen akan digunakan sebagai cadangan. Secara sekilas, usulan anggaran ini memang demi kesejahteraan penduduk Jepang.

Bajet perawatan sosial sebesar 31.1 persen memang cukup besar. Sepuluh tahun lalu, perawatan sosial hanya membentuk 19.7 persen dari seluruh anggaran.

Strategi baru dari PM Kan adalah pemotongan pajak untuk perusahaan watan agar ekonomi Jepang meningkat. Namun, di sisi lain pajak penghasilan akan dinaikkan.

Usulan anggaran, terutama anggaran yang terkait dengan subsidi anak, biaya pensiun, pemotongan pajak perusahaan dan gaji karyawan pemerintah, agaknya sulit menembus parlemen.

Apa penyebabnya?

(1) Faktor eksternal Partai Demokratik Jepang (DPJ).

Dalam perdebatan di parlemen dua minggu lalu, mayoritas anggota Dewan Tinggi tidak mendukung usul anggaran Kan. Dewan Tinggi dikuasai oposisi Partai Demokrat Liberal (LDP) dan Komeito Baru.

(2) Faktor internal DPJ

Perpecahan terjadi di dalam DPJ. Seorang anggota parlemen DPJ secara mendadak mengundurkan diri dan 16 nggota lainnya mengancam akan mundur juga.  Mereka merasa bahwa Kan tidak adil terhadap Ichiro Ozawa, bekas Sekretaris Jenderal yang menjadi arsitek kemenangan DPJ pada pemilu yang lalu. Kejadian itu karena Kan membekukan sementara status keanggotaan Ozawa dalam DPJ. Rendahnya dukungan dari internal parlemen sendirilah yang akan membuat Jepang mengalami krisis bulan Juni nanti.

Namun, Kan bisa mengambil beberapa strategi untuk menghindari krisis. Misalnya, mengubah usul anggaran (yang berarti merubah manifesto DPJ), membuat koalisi dengan Komeito Baru agar usulannya direstui Dewan Tinggi atau memperoleh dukungan 67 persen anggota di Dewan Rendah.

Strategi yang mungkin bagus untuk Kan adalah toleransi politik dengan partai oposisi. Kan harus segera melakukan pertemuan tidak resmi dengan LDP dan Komeito di luar parlemen. Tujuannya untuk mengubah usulan anggaran agar ia juga menampung usulan LDP dan Komeito.

LDP sebenarnya juga prorakyat (membela rakyat). Hanya saja ia menolak usul kenaikan pajak penghasilan. Selain itu, LDP juga ingin produksi – misalnya kenaikan subsidi anak di bawah usia tiga tahun dari 13.000 yen menjadi 20,000 yen sebulan itu – dihapus.

Meskipun krisis dapat dihindari, dukungan DPJ kepada Kan sebagai perdana menteri mungkin menurun. Ini disebabkan kubu Ozawa dan bekas perdana menteri Yukio Hatoyama masih cukup kuat di dalam DPJ.

Penggantian perdana menteri ini bisa terjadi pada 2011 jika Kan kurang berhati-hati. Selain itu, dukungan penduduk Jepang ke Kan memang sudah di level 21 persen. Penyebab turunnya dukungan ini karena Kan tidak mengeluarkan Ozawa dari DPJ. Popularitas Kan masih ‘aman’ oleh kebijakan prorakyat yaitu memberikan subsidi kepada penduduk Jepang. Jadi, jika Kan salah memilih strategi politik, maka ada dua kemungkinan bisa terjadi:

Pertama, Jepang mengalami shut down pada Juni 2011, atau kedua, parlemen (khususnya DPJ) meminta Kan mengundurkan diri dan menggantinya dengan anggota DPJ lain. Menteri Luar Negeri Seiji Maehara agaknya menjadi calon kuat dari DPJ.

Jika Jepang mengalami shut down, berarti kondisi serupa dilalui Amerika Serikat pada akhir 1995 sampai awal 1996. Di era pemerintahan Bill Clinton itu, usul anggaran dibantah Kongres yang dikuasai Partai Republik. Akibatnya, 368 layanan publik di Amerika seperti taman, museum dan monumen ditutup. Layanan imigrasi juga tutup dan gaji pegawai pemerintah tidak dibayar. Ini menyebabkan bisnis di Amerika dilanda kerugian miliaran dolar. Pada akhirnya, penduduk Amerika memang tidak menyalahkan rezim Clinton, melainkan kongres Amerika. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Rakyat juga yang menderita.

Agaknya memang ada benarnya ajaran guru saya dulu: ilmuwan masih bisa salah (dalam hal data atau kesimpulan), namun politisi jangan sekali-kali salah karena yang terpengaruh adalah rakyat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s